wahanaindonews.com, Bintan – Pembangunan Dermaga II serta peningkatan kapasitas Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Tanjunguban, Kabupaten Bintan, resmi dimulai. Proyek strategis tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, bersama Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, Kamis, 18 Juni 2026.
Pembangunan yang digagas ASDP ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan pada salah satu jalur transportasi laut tersibuk di Provinsi Kepulauan Riau.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan pembangunan Dermaga II berkapasitas 1.000 GT dan peningkatan kapasitas Dermaga I menjadi 2.000 GT merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Hari ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat konektivitas dan layanan transportasi penyeberangan di Kepulauan Riau. Proyek ini akan meningkatkan keandalan layanan, kapasitas operasional, serta kenyamanan masyarakat pengguna jasa penyeberangan,” ujar Heru.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, ASDP berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan.
Selain pembangunan di Pelabuhan Tanjunguban, ASDP juga akan melakukan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Telaga Punggur di Batam sebagai bagian dari penguatan layanan penyeberangan secara menyeluruh di Kepulauan Riau.
“Melalui proyek ini, layanan penyeberangan akan menjadi lebih lancar, aman, dan efisien. Kami berharap dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Heru menambahkan, pembangunan ditargetkan selesai pada November 2026 sehingga dapat mulai dimanfaatkan masyarakat saat periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027.
“Targetnya November selesai. Insya Allah pada momentum Natal dan Tahun Baru sudah dapat dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi atas komitmen ASDP dalam memperkuat infrastruktur transportasi laut di Kepulauan Riau.
Ansar menjelaskan, Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan dengan sekitar 98 persen wilayah berupa lautan dan hanya dua persen daratan. Kepri memiliki 2.028 pulau, dengan 394 pulau berpenghuni dan 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara ASEAN.
“Konektivitas merupakan urat nadi pembangunan Kepulauan Riau. Tidak hanya untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk menjamin kelancaran distribusi barang dan kebutuhan pokok antarpulau,” ujarnya.
Menurut Ansar, pembangunan Dermaga II dan peningkatan kapasitas Dermaga I akan menjadi solusi terhadap antrean kendaraan dan tingginya waktu tunggu yang selama ini kerap terjadi, terutama saat musim liburan dan periode puncak perjalanan.
“Ketika fasilitas ini selesai dibangun, persoalan antrean panjang yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat dapat diminimalkan. Pelayanan akan menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien,” katanya.
Lebih lanjut, Ansar menilai peningkatan kapasitas pelabuhan akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan investasi yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Ia menyebutkan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada 2025 mencapai sekitar 2,15 juta orang, menjadikan Kepri sebagai destinasi wisata terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Sementara realisasi investasi mencapai hampir Rp69 triliun, melampaui target pemerintah pusat sebesar Rp48 triliun.
“Kelancaran arus orang dan barang akan semakin memperkuat daya saing daerah, mendukung pertumbuhan investasi, serta meningkatkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan ekonomi Kepulauan Riau,” ungkapnya.
Kegiatan groundbreaking tersebut turut dihadiri jajaran direksi ASDP, perwakilan Forkopimda Kepri, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. (Ros)
Editor: Juliadi
