wahanaindonews.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-3 Tahun Anggaran 2025–2026 di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Senin, 25 Mei 2026.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, dr. T. Afrizal Dachlan, MM, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, S.K.M., M.Si, anggota DPRD Kepri, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2025–2026 dari seluruh daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Kepulauan Riau. Melalui laporan tersebut, para juru bicara dapil menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan, dan persoalan masyarakat yang berhasil dihimpun selama kegiatan reses.
Pelaksanaan reses mengacu pada Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2026 tanggal 17 April 2026 tentang Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 14 hari, mulai 20 April hingga 4 Mei 2026.
Selama masa reses, anggota DPRD Kepri turun langsung ke daerah pemilihannya masing-masing untuk berdialog dengan masyarakat serta menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan.
Salah satu laporan yang menjadi perhatian dalam rapat paripurna berasal dari Dapil I Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh juru bicara, Bobby Jayanto, S.Ip. Dalam laporannya, Bobby menyoroti sejumlah persoalan pembangunan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang.
Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi, Tanjungpinang membutuhkan perhatian lebih dalam pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung pembangunan.
“Pembangunan di Kota Tanjungpinang masih jauh dari apa yang diharapkan. Diperlukan pembenahan yang lebih optimal, baik menyangkut infrastruktur, sarana prasarana, akses jalan yang memadai maupun faktor-faktor penunjang lainnya,” ujar Bobby.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi pembangunan yang berlangsung saat ini.
“Provinsi Kepulauan Riau harus memberikan perhatian khusus bagi pengembangan Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi,” tambahnya.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi fokus perhatian masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses. Berbagai usulan muncul, mulai dari bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), fasilitasi pendaftaran sekolah dasar, hingga subsidi biaya kuliah bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.
Menurut Bobby, kondisi ekonomi masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan program bantuan pendidikan yang lebih menyentuh kelompok masyarakat kurang mampu.
“Pemerintah daerah dituntut tidak hanya fokus pada aspek administratif sekolah negeri, tetapi juga harus hadir melalui skema bantuan sosial pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta maupun perguruan tinggi,” katanya.
Dalam laporan tersebut juga disoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih memerlukan perhatian. Sejumlah sekolah disebut mengalami keterbatasan fasilitas, seperti ruang kelas, mushola, lapangan olahraga, ruang praktik siswa SMK, hingga minimnya koleksi buku di perpustakaan sekolah yang berdampak pada rendahnya minat baca dan literasi siswa.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi gedung pendidikan, termasuk fasilitas TPA dan TPQ, guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta pembinaan generasi muda di Kota Tanjungpinang.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Kepri berharap seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan ke depan. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepri. (Ros)
Editor: Juliadi
