Pekanbaru, wahanaindonews.com – Permasalahan akan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), hal yang harus diperjuangkan. DPRD Riau siap bergandengan bersama Gubernur Riau untuk memperjuangkan hak.
Pasalnya, saat ini tingkat pusat sedang pembahasan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Namun DBH sawit belum dimasukkan dalam RUU itu.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan saat ini peluang perjuangan untuk mendapatkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit dari pusat masih terbuka. Pasalnya RUU itu masih dalam bentuk draft belum disahkan jadi UU, sehingga proses pembahasan bisa ditambah dan dikurang kecuali sudah menjadi UU.
Menurut Hardianto, pihaknya dari DPRD Riau siap bergandengan dengan Gubernur Riau dan elemen masyarakat Riau lainnya untuk memperjuangkan DBH kelapa sawit ke pusat. “Memang perlu perjuangan, namun bukan berarti beradu fisik memperjuangkan DBH kelapa sawit untuk Riau,” ujar Hardianto, Rabu (10/11/2021).
Tapi kata Politisi Gerindra ini, memang harus ada usaha dan lobi yang kuat hal untuk memperjuangkan ke orang yang tersebut. Maka katanya, Riau kini tidak bisa lagi berharap banyak dengan DBH minyak disebabkan lifting minyak Riau turun.
Karena itu, dia pun mengatakan potensi pendapatan untuk Riau ini yang terbesar saat sekarang adalah DBH kelapa sawit.
“Maka revisi UU perimbangan keuangan pusat dan daerah, saat ini sudah masuk Prolegnas tetapi di draft RUU tidak ada mengatur DBH sawit. Inilah perlu sama-sama diperjuangkan,” katanya. (adhmsdprdriau/j)
Komentar