oleh

Komisi I DPRD kota Batam Mediasi Perseteruan Leasing dan RCI

 

Pimpinan sidang komisi I DPRD kota Batam Urusan Sarumaha. Sedangkan foto bersama Perwakilan ketua DPC RCI Kepri.

Batam, Wahanaindonews.com –  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) komisi I DPRD kota Batam terkait dengan penarikan mobil yang dilakukan beberapa laesing kepada debitur (RCI) Rental Car Indonesia berakhir dengan kesepakatan bersama.

RDP di pimpin langsung oleh
Utusan Sarumaha, yang di hadiri, OJK Kepri, pihak laesing diantaranya, OK Kepri, APPI, ADMF, MUF, Buana, OTO dan MCF. Sedangkan dari debitur komunitas RCI dan BRN. Bertempat di ruang rapat komisi I, DPRD kota Batam, pada Jum’at (20/8)21) sore.

Semasa Covid-19 dan PPKM lepel 4 di Batam semua pelaku usaha terkena dampaknya termasuk debitur.

Ketua DPD RCI Kepri di wakili Eri Okta Zul Fadli mengatakan bahwasanya apa yang di sampaikan di RDP kali ini sama dengan RDP yang pertama dilakukan yaitu tentang restrukturisasi untuk memberikan kelonggaran pembayaran. Dan kepada pihak leasing jangan melakukan penarikan mobil menggunakan pihak Ketiga ujarnya.

Namun apa yang sudah di sepakati bersama pada waktu RDP pertama tidak berjalan dengan harapan. Pihak leasing tetap mengangkangi hasil kesepakatan RDP pertama.

Disaat kondisi Covid-19 ini pihak laesing sudah melakukan penarikan mobil kepada debitur lebih kurang 15 unit dengan paksa. Yang dilakukan oleh pihak internal.

Berharap kepada kepala cabang yang ada di Batam selalu kreditur agar kiranya melakukan dialog yang di harapkan oleh anggota DPRD, ulasnya.

Di tempat yang sama pimpinan sidang RDP komisi I DPRD kota Batam Utusan Sarumaha menyampaikan hasil dari RDP bersama yang kita lakukan diantaranya adalah mencari solusi dan jalan keluar atas keluhan-keluhan yang di hadapi saat ini oleh debitur.

Adapun hasil RDPU diantarnya, melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan bersama karena Batam masih kondisi Covid-19 dan PPKM lepel 3. Tentunya gairah ekonomi masih jauh dari harapan.

Meminta kepada pihak leasing sebagai kreditur tidak melakukan penarikan secara paksa tetapi mengedepankan dialog agar tidak terjadi gesekan-gesekan di lapangan.

Meminta leasing untuk melalukan keringanan pembayaran yang sudah jatuh tempo kepada dibetur. Baik berupa denda dan sebagainya. Agar tidak memberatkan konsumen untuk melakukan pembayaran.

Selanjutnya kepada pihak debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

Dari hasil rapat ini kiranya dapat di jalankan sebagai mana mestinya. Dan mana-mana ada hal yang tidak terjadi komunikasi yang lancar kami di komisi I DPRD kota Batam ujar Sarumaha akan menjembatani setiap waktu.

Apa bila pihak laesing melakukan penarikan paksa yang tidak sesuai dengan aturan setelah di buat kesepakatan. Maka komisi I akan melaporkan kepada pimpinan untuk mengeluarkan rekomendasi. Bentuk reaksi ini di buat agar tidak terjadi hal-hal yang terjadi di lapangan. (Ramadan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed