Batam.Wahanaindonews.vom – Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Kepri, Fisman F. Gea sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh berbagai kalangan masyarakat khususnya para pengusaha guna memerangi dan pencegahan penyebaran virus Covid – 19 di Batam.
Oleh sebab itu, guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan bebas dari konflik kepentingan politik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Gubernur dan pilkada Kabupaten/Kota pada 23 September 2020 yad, maka LCKI Kepri mendesak agar distribusi donasi dan bantuan tersebut dilalukan pihak yang netral, dalam hal ini TNI/Polri.Dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah.
“Donasi ke masyarakat ini harus memprioritaskan kepentingan kemanusiaan.
“Karena itu, kami meminta agar distribusi pembagian bantuan dan donasi itu dilakukan oleh TNI/Polri berkoordinasi dengan pemerintah,” ujar Fisman ke media ini, Senin (30/3).
Menurut mantan anggota DPRD Kota Batam yang juga Sekretaris umum Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU), TNI/Polri itu netral.
“Saat ini, tidak lagi diragukan netralitas TNI/Polri dan tidak memiliki kepentingan pribadi dan politik,” sebut Fisman.
Lebih jauh ujar Fisman, bahwa TNI/Polri ; tidak diragukan kejujurannya dalam mendistribusikan bantuan dan donasi ke masyarakat. “TNI/Polri memiliki armada dan anggota yang siap disegala situasi,” ungkapnya.
Pada bagian lain, Fisman memgkhawatirkan Pimpinan Daerah yang saat ini memimpin di Kab/Kota dan yang memimpin di Provinsi Kepri merupakan peserta yang akan ikut kontestasi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kedepan.
“Harapan kami donasi tersebut benar-benar sebuah donasi ketulusan dan keikhlasan tanpa embel-embel politik,” ujar Ketua LCKI ini, yang mana organisasi ini bentukan mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Dai Bachtiar yang juga Ketua Presidium DPP LCKI.
Ditambahkan Fisman, personil dan anggota TNI/Polri yang mendistribusikan bantuan juga harus memperhatikan personel TNI/Polri yang bertugas di garda terdepan penanggulangan penyebaran virus Covid – 19 ini bersama tim medis yakni dokter dan perawat.
Personel TNI/Polri itu bertugas siang dan malam melakukan penyemprotan disinfektan dan melakukan pendampingan saat tim medis melakukan pendataan ke rumah-rumah warga.
Personel TNI/Polri yang bertugas siang dan malam itu meninggalkan keluarga dan orang – orang yang mereka cintai.
“Oleh karena itu saya tidak sependapat kalau dikatakan hanya tim medis yang dianggap sebagai pahlawan dan mendapat insentif. Personel TNI/Polri juga harus kita apresiasi dan harus diperhatikan,sebutnya lagi.
Dijelaskannya,kalau tim medis mendapat insentif dari pemerintah, maka personel TNI/Polri juga harus mendapat insentif, alat pelindung diri (APD). Itu kita minta kepada pemerintah secara khusus,” tegasnya.
LCKI meminta Pemerintah Kab/Kota dan Pemprov Kepri agar bantuan-bantuan yang dihimpun tersebut pengalokasiannya bisa tepat sasaran.
Lebih detail, Fisman meminta agar bantuan yang dihimpun termasuk anggaran penanggulangan Covid-19 diaudit, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Audit itu penting dilakukan, agar bantuan dan donasi yang dihimpun pemerintah tersebut bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. Ditegaskannya, agar distribusi bantuan tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan tertentu saja tetapi dilakukan secara merata, seperti Kota Batam. Tujuannya tidak lain agar seluruh warga Batam bisa mendapat bantuan dan nilai keadilannya pun ada.
Saat ini,Fisman mengaku heran pendistribusian bantuan yang dilakukan hanya di kawasan-kawasan tertentu saja.
“LCKI Provinsi Kepri memantau bantuan dan donasi yang dihimpun dan kalau terjadi penyimpangan maka menurut kami itu merupakan kejahatan kemanusiaan, karena memanfaatkan itu,” ujarnya.
Masyarakat, kata Fisman, juga diharapkan bisa mengawasi distribusi donasi dan bantuan dari para pengusaha dan elemen masyarakat lainnya. Fisman mengaku upaya penghimpunan bantuan dan donasi yang dilakukan pemerintah dari semua elemen masyarakat sangat bagus. Namun, sekali lagi Fisman mengingatkan agar distribusi bantuan dan donasi tersebut juga harus bisa dipertanggung jawabkan, termasuk donasi yang diberikan kalangan pengusaha ke pemerintah. “Bantuan dan donasi yang dihimpun pemerintah itu harus tepat sasaran dan efektif,” paparnya.
Fisman mengingatkan aturan agar warga tetap tinggal di rumah juga harus benar-benar diperhatikan pemerintah. Bagi warga yang memiliki tabungan, kata Fisman tentu saja tidak akan masalah jika mereka tetap tinggal di rumah. Namun bagi warga yang tidak memiliki tabungan tentu saja hal itu agak memberatkan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau masyarakat kelas menengah atas ya istilahnya MANTAB alias makan tabungan. Kalau masyarakat berpenghasilan rendah apa yang mantab, yang ada cuma masuk angin dan sakit,” tegasnya.
Donasi yang dihimpun yang diperkirakan sekitar 20 Milyar Rp itu,lanjutnya, akan jauh lebih bermanfaat jika dibelikan sembako. Sembako tersebut selanjutnya didistribusikan ke masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak virus Covid 19 ini. Jika masyarakat berpenghasilan rendah tadi tidak mampu lagi membeli sembako untuk kebutuhan keluarga mereka, tentu saja akan berpengaruh pada kualitas kesehatan mereka juga.
“Masker dan peralatan cuci tangan yang dipasang di beberapa lokasi itu memang perlu, tapi jangan lupa masyarakat jauh lebih membutuhkan sembako. Kalau sekadar cuci tangan, mereka bisa lakukan di rumah. Mau 10 kali pun mereka cuci tangan namun perut mereka kosong, yang ada masuk angin dan sakit,” ungkap Fisman serius.(editing by; robertyahya)
Komentar